This research concerned the implementation of School Self-Evaluation (SSE) with two objectives, namely: (1) to identify problems encountered during SSE implementation; and (2) to identify alternative solutions to overcome the problems. The method used was metaanalysis using both primary and secondary data. The primary data was obtained through the open-questionnaire given to teachers and principals from Primary Schools/Madrasah Ibtidaiyah, Junior Secondary Schools/Madrasah Tsanawiyah, Senior Secondary Schools/Madrasah Aliyah and Vocational Secondary Schools located in Bogor, Sukabumi, Bekasi, and Depok. The sources of secondary data were the guidelines of SSE implementation from few countries, media, official regulations, as well as related study reports. The study results showed that problems in SSE implementation comprised concepts, instrument, infrastructure, human resources, and administrative. Problems have been resulted from lack of socialization process, lack of school commitment, and lack of collaboration among stakeholders. To overcome those problems is to make special regulation at district/municipality level which could be used as official regulation for the process of planning, budgeting, and supervising. In the future, it is necessary to establish such a mechanism to ensure that SSE is conducted objectively, transparent, and honest, as well as the mechanism of cross-supervision to ensure the results of SSE being neutral and objective.

ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan dua tujuan, yaitu: (1) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan EDS; dan (2) mengidentifikasi solusi alternatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner terbuka yang diberikan kepada guru dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari Bogor, Sukabumi, Bekasi dan Depok. Data sekunder bersumber dari panduan pelaksanaan EDS di beberapa negara, media, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan laporan hasilhasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi meliputi aspek konsep, instrumen, infrastruktur, sumber daya manusia, dan administrasi. Kendala kendala tersebut muncul sebagai akibat belum dilakukan sosialisasi secara benar, belum adanya komitmen sekolah, dan belum adanya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Alternatif untuk mengatasi kendala kendala tersebut, yaitu dengan membuat kebijakan khusus pada tingkat kabupaten/kota yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Di masa mendatang, diperlukan adanya mekanisme yang menjamin pelaksanaan EDS dilakukan secara obyektif, transparan, dan jujur serta mekanisme pengawasan-silang, sehingga menjamin netralitas dan obyektivitas hasil EDS.