Kebijakan pendidikan dengan subyek peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan merupakan proses yang bersifat dinamis searah dengan perkembangan jaman dan kemajuan pendidikan. Untuk menetapkan kebijakan yang tepat sasaran diperlukan informasi yang up to date dan obyektif. Penelitian sosial dapat memainkan peran untuk menyediakan informasi yang bersifat up-to-date dan obyektif. Adanya dikotomi antara penelitian murni dan terapan, serta perbedaan circumtnaces antara peneliti sosial yang cenderung berasal dari perguruan tinggi dan birokrat yang menyebabkan terjadinya gap antara kedua belah pihak merupakan dua faktor yang menyebabkan rekomendasi penelitian sosial kurang dimanfaatkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini mengemukan secara terpisah karakteristik penelitian sosial di satu pihak dan karakteristik kebijakan pendidikan di lain pihak. Berdasarkan pembahasan kedua karakterisktik tersebut maksimimalisasi sinergi penelitian sosial vis a vis kebijakan publik diusulkan sebagai cara untuk memaksimalisasikan pemanfaatan hasil penelitian sosial bagi perumusan kebijakan pendidikan.